Komisi II DPR RI menanyakan keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu ditanyakan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Kepri dalam serangkaian kunjungan kerja Komisi II baru-baru ini, yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan. Chozin mengatakan, tentunya program ini harus dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, karena dana PNPM ini berasal dari Bank Dunia. Selain itu, PNPM yang digulirkan pemerintah ini merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan di daerah dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Perlu diingat, katanya, tujuan PNPM ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Karena itu, Chozin juga menanyakan, sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan DPRD Provinsi Kepri dalam mengawasi program tersebut. Apalagi dana yang digulirkan cukup besar, tentunya harus dilakukan pengawasan yang intensif. Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan, adanya program PNPM mandiri perdesaan ini sangat membantu mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Pada tahun 2008 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau telah terjangkau oleh program PNPM Mandiri dengan jumlah kecamatan sebanyak 33 kecamatan yang terdiri dari 23 kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan dan 10 Kecamatan PNPM Mandiri Perkotaan. Sedangkan yang belum terjangkau sebanyak 21 kecamatan. Untuk tahun 2009 seluruh kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan telah terjangkau oleh program PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun program yang telah dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau adalah program pengembangan bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan program pengembangan bidang ekonomi yang berupa bantuan modal simpan pinjam kelompok perempuan. Jumlah dana yang telah dialokasikan untuk program PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008 sebesar Rp 31.750.000.000 terdiri dari APBN sebesar Rp 20.625.000.000 dan APBD sebesar Rp 11.125.000.000. Dana tersebut dialokasikan untuk 23 kecamatan. Sedangkan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 sebesar Rp 25.200.000.000 yang tersebar di 35 kecamatan. Dan untuk PNPM Mandiri Perkotaan dialokasikan dana sebesar Rp 15.830.000.000 untuk 21 kecamatan. Total alokasi dana PNPM Mandiri untuk Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 41.030.000.000 dengan rincian APBN sebesar Rp 21.415.000.000 dan APBD sebesar Rp 19.615.000.000. Sejauh ini, kata Sani, ada berbagai kendala yang dihadapi dalam menggulirkan dana tersebut, diantaranya, kondisi geografis daerah kepulauan yang berupa pulau-pulau yang sangat sulit aksesibilitasnya (minimnya sarana transportasi) dan memiliki biaya tinggi dalam mobilisasi orang dan barang serta juga sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Untuk menyikapi hal tersebut, maka jadwal kegiatan yang dilakukan harus memperhatikan kondisi daerah/desa setempat dan kondisi cuaca yang sedang terjadi. Selain itu, masih minimnya insentif yang diperoleh oleh pelaku program baik di kecamatan ataupun di desa. Hal ini berdampak pada motivasi dalam melaksanakan program. “Permasalahan ini sudah disampaikan kepada Satker PNPM Mandiri Perdesaan di Dirjen PMD Depdagri,” kata Muhammad Sani. Sani menambahkan, jumlah masyarakat miskin dan Kepala Keluarga yang belum terlibat dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun 2008 sebesar 62.260 orang (34.905 KK). Untuk tahun 2009 sedang dalam persiapan pelaksanaan kegiatan. (tt)